Transportasi menurut Sukarto, transportasi adalah perpindahan dari

Transportasi
adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.
Sedangkan menurut Sukarto, transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh
tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi
didasarkan pada perjalanan (trip) antara asal (origin) dan tujuan (destination).

            Abad ke – 20 merupakan abad dimana
kemajuan teknologi berkembang pesat. Banyak hal dapat diakses dengan mudah
hanya dengan melalui smartphone dan dalam waktu sepersekian detik. Bukan hanya
toko online, kini terdapat transportasi online. 
Transportasi online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang
yang ingin bepergian. Sebagai contoh: mudah memesannya, efesien dan efektif.
Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi.1
Namun, hal ini merugikan bagi pihak transportasi konvensional.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

             Transportasi berbasis online maupun
konvensional, sebenarnya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Hanya
saja transportasi berbasis online mempunyai inovasi yang secara langsung lebih
unggul daripada transportasi konvensional. Namun, walaupun tarif serta
kenyamanan dan pelayanan yang diberikan 
lebih baik daripada transportasi konvensional, transportasi online masih
memiliki kekurangan, diantaranya adalah menambah kemacetan. Banyak orang yang
mencari peluang untuk menjadi ojek online sehingga jumlah motor semakin
bertambah yang berakibat bertambahnya kemacetan. Kedua, data privasi penumpang
yang disalahgunakan. Pengemudi ojek online terkadang mengirim pesan teks kepada
penumpang di luar kebijakannya sebagai pengemudi bahkan ada yang melakukan
pelecehan. Tentu hal ini sangat mengganggu privasi para penumpang tersebut.
Ketiga, server error. Ini yang seringkali merugikan pengemudi dan penumpang
karena menghambat terjadinya proses pemesanan 2

Pakar
Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Harryadin Mahardika menilai
pemerintah lambat dalam merespon fenomen terkait transportasi online di
Indonesia. Harryadin menjelaskan, dalam menyikapi aturan angkutan online,
pemerintah tidak secepat menyikapi fenomena perkembangan telekomunikasi di
Indonesia3.  Semakin lambat pemerintah bertindak akan
berakibat pengemudi transportasi konvensional semakin anarkis dengan
menjamurnya transportasi online. Aksi demonstrasi transportasi konvensional
dipicu oleh transportasi online yang tidak mempunyai izin dalam UU No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan transportasi online seharusnya
dikenakan pajak layaknya transportasi konvensional.  Namun di sisi lain, layanan sepeda motor atau
ojek online, menurut pengamat transportasi Danang Parikesit, memang tidak perlu
izin4

Kehadiran
transportasi berbasis online memang membawa solusi, tetapi transportasi
berbasis online belum mendapat legalitas dari pemerintah. Transportasi online
masih menggunakan plat hitam, belum terdaftar, tidak membayar pajak, dan banyak
belum memenuhi syarat transportasi yang sesuai menurut aturan alat transportasi
umum. Sebelumnya, Kemenhub menyampaikan bahwa transportasi berbasis online
disebut transportasi ilegal karena tidak memenuhi aturan mengenai lalu lintas
angkutan  jalan dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009.

Selanjutnya,
pemerintah akhirnya memutuskan dan menyikapi fenomena terkait transportasi
online.  Pemerintah telah menetapkan
sebelas unsur yang mengakomodir kalangan usaha angkutan transportasi umum dan
khusus dalam revisi Peraturan Menteri No 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satu
unsur yang dimasukkan dalam revisi aturan tersebut ialah aturan soal pajak yang
akan dikenakan kepada perusahaan aplikasi online dan badan hukum atau koperasi
angkutan khusus. Selain pengenaan pajak, sebelas unsur dalam revisi PM 32
tersebut juga memuat soal jenis angkutan, harga, tarif atas dan bawah, kuota,
kewajiban STNK, serta sanksi. Jenis angkutan akan diatur mengenai  ukuran kendaraan dari sebelumnya 1.300 CC
menjadi 1000 CC. 5
Namun, dalam bulan September, MA membatalkan 14 pasal Permenhub No. 26 tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum yang
meliputi tarif berdasarkan argometer, penentuan tarif atas dan bawah, penentuan
area operasional, uji petik hingga izin dan surat kendaraan atas nama
perusahaan. Walaupun menurut  MA  putusan ini sama sekali tidak mengabaikan
faktor keselamatan dan keamanan pengguna, sebenernya putusan ini dapat menjadi
penyebab akan hal tersebut.

Dengan
“ketidakadilan” pemerintah akan transportasi konvensional dan transportasi
online, pengemudi transportasi konvensional pasti akan bertambah anarkis,
sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang ditimbulkan untuk pengemudi maupun
penumpang transportasi online. Walaupun, sebenarnya tidak semua masyarakat
Indonesia mengerti akan kecanggihan teknologi, sehingga pasti sebagian dari
masyarakat Indonesia masih menggunakan transportasi konvensional.

Masyarakat
sebagai konsumen, tentunya tidak ingin menjadi korban karena belum ada
kepastian. Aturan yang jelas akan memperkecil peluang gesekan seperti yang
terjadi beberapa waktu terakhir, disinilah peran pemerintah sebagai pembuat aturan
dibutuhkan agar dapat memberi jalan keluar atau solusi yang baik bagi kedua
belah pihak yang sedang bergesekan.

Go Top
x

Hi!
I'm Rita!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out